Kab.Semarang- Bupati Semarang H Ngesti Nugraha mengajak para pengelola desa wisata (dewa) untuk lebih serius mengembangkan usaha pariwisata itu. Menurutnya operasional desa wisata itu terbukti mampu membangkitkan usaha ekonomi produktif warga pascapandemi covid-19 lalu. Hal itu dikatakan Bupati usai mengukuhkan pengurus forum komunikasi kelompok sadar wisata dan pengelola desa wisata di Pendapa desa wisata Sumogawe, Getasan, Jumat (23/2) siang.
Pengukuhan FK Pokdarwis – Dewa disaksikan oleh puluhan pengelola desa wisata. Hadir pula para kepala desa yang memiliki usaha desa wisata.
Bupati menambahkan para pengelola desa wisata harus menciptakan komunikasi yang intensif diantara mereka. Tujuannya untuk saling bertukar informasi dan pengalaman guna mengembangkan berbagai kreasi dan inovasi pengelolaan desa wisata. “Harus diakui ada desa wisata yang berkembang dan, maaf, ada yang stagnan. Lewat pertemuan rutin dapat dilakukan evaluasi kegiatan masing-masing agar dapat lebih berkembang,” ujarnya.
Tiga OPD yang terkait pengembangan desa wisata yakni Disparta, Diskumperindag dan Dispermasdes telah diperintah menjalin koordinasi guna merumuskan langkah terpadu pengembangan desa wisata.
Pada tahun 2025, lanjutnya, Pemkab Semarang berencana membantu pengembangan desa wisata melalui APBD. “Selama ini bantuan datang dari Pemprov Jateng. Rencananya akan ada bantuan pengembangan dari APBD Kabupaten tahun depan secara bertahap,” katanya lagi.
Pada tahun 2024 ini ada enam desa wisata yang akan mendapat bantuan dari Pemprov Jateng.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Wiwin Sulistyowati menjelaskan pertemuan rutin para pengelola desa wisata pada tahun 2024 dilaksanakan tiga kali. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para pengelola desa wisata. Sehingga mereka dapat mengembangkan desa wisata melalui berbagai kreasi dan inovasi.
Sedangkan FK Pokdarwis dan Desa Wisata yang baru dikukuhkan nantinya akan menjadi mediator antara Disparta dan kelompok masyarakat pelaku pariwisata. Sehingga akan bersinergi mengembangkan usaha pariwisata berbasis masyarakat.(edi/red)
