Ungaran- Pemkab Semarang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah menggelar workshop pengelolaan keuangan desa di pendapa rumah dinas bupati Semarang di Ungaran, Selasa (14/11/2023) siang. Di hadapan 208 kepala desa dan Camat yang hadir, Bupati menyampaikan para kepala desa untuk mengelola dana transfer yang diterima dengan lebih efektif. “Menjelang akhir tahun anggaran, Inspektorat sudah melakukan pendampingan agar penyelesaian program terutama fisik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu,” terangnya usai membuka acara.
Bupati juga mengingatkan agar pengelolaan dana keuangan desa tahun depan dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan tengkes (stunting) dan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air bersih yang memadai.
Kegiatan Workshop, lanjutnya, merupakan langkah edukasi bagi para kades untuk lebih memahami pengelolaan APBDes yang lebih efektif dan akuntabel.
Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Tri Handoyo yang menjadi narasumber menjelaskan pendapatan asli desa masih rendah. Yakni hanya 2,4 persen dari total pendapatan desa. Upaya mendongkrak pendapatan lewat pendirian badan usaha milik desa (Bumdes) sebagian besar malah membebani APBDes. Hal itu disinyalir karena kurangnya studi kelayakan usaha yang dijalankan Bumdes. “Pemdes masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Mereka belum kreatif merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Data di BPKP, kinerja realisasi anggaran 2023 di 21.545 desa di tanah air lebih buruk dibandingkan tahun 2022. Dana penurunan stunting sebesar Rp471,58 miliar di 10.930 desa tidak berdampak langsung kepada sasaran. Selain itu realisasi anggaran bantuan langsung tunai (BLT) desa sampai Juli 2023 sebesar Rp1,5 triliun berpotensi tidak optimal karena tidak tepat sasaran (jun/red)
