Jakarta-Melalui Dinas Kesehatan, Kota Semarang meraih penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Klaster Pemerintah Kota tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas kepada Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/11).
Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kota Semarang dinilai berhasil menciptakan inovasi berupa Program Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang 100% Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor secara Gotong Royong atau ‘Pangeran Diponegoro’. Atas penghargaan tersebut, Wali kota optimis jika pihaknya bisa meraih penghargaan lebih banyak dan lebih tinggi tahun depan.
“Alhamdulillah hari ini, kami mewakili Pemerintah Kota Semarang, masyarakat dan khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang menerima penghargaan untuk Program ‘Pangeran Diponegoro’. Tentunya bisa memberi harapan bagaimana inovasi-inovasi ke depannya bisa lebih baik, bahkan nanti bisa mencapa achievement 5 besar,” ujar Ita panggilan akrab wali kota tersebut.
Dirinya juga berharap, apresiasi untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang ini bisa memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. “Kita harapkan, ini bisa menjadi support bagi OPD yang lain untuk bisa mendapatkan Forty Five besar untuk inovasi pelayanan publik,” ucapnya.
Program ‘Pangeran Diponegoro’ merupakan inovasi yang memiliki tujuan untuk mempercepat peningkatan capaian Program UHC Kota Semarang, sehingga penduduk Kota Semarang sejumlah 114.453 jiwa yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa memilikinya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan perihal tiga syarat agar Indonesia menjadi negara maju. Salah satu dari syarat tersebut adalah pelayanan publik yang baik. “Indonesia ke depan berpeluang maju menjadi 4 besar negara (maju) ekonomi dunia. Tetapi disyaratkan dengan 3 hal, yakni SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas,” terangnya.
Dengan demikian, menurutnya kepala daerah maupun pihak-pihak yang memiliki peran dalam 3 aspek tersebut harus diberikan apresiasi. Hal itu bertujuan sebagai tanda dukungan dari pemerintah pusat kepada pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik 2023 dapat menginspirasi kepala daerah lainnya untuk turut memiliki semangat serupa.
“Oleh karena itu, hari ini diapresiasi termasuk kepada kepala daerah yang mempunyai semangat dalam pelayanan publik untuk mendorong hal ini semua. Karena tanpa adanya SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas tentu akan ada kendala-kendala untuk menjadi 4 besar negara (maju) ekonomi dunia,” tandasnya.(had/red)
