Salatiga-Pj. Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar, baik, akuntabel dan menghasilkan wali kota yang sesuai dengan harapan masyarakat Salatiga. Kalau tidak, maka uang senilai 18 milyar rupiah yang telah digelontorkan Pemerintah untuk mendanai pelaksanaan Pilkada tersebut akan hilang sia-sia.
“Tadi pagi, saya meresmikan kegiatan TMMD di Sidomukti. Dengan dana Rp 114 juta, itu bisa membuat betonisasi jalan dengan lebar 2,5 meter dan panjangnya 320 meter. Bayangkan kalau 18 milyar, jadi berapa kilo meter itu. Bisa untuk seluruh Kota Salatiga. Jadi, jangan dibuat sia-sia,” terang Yasip, saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Pengawas Pemilihan Partisipatif Kota Salatiga sekaligus Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024, di Hotel Grand Wahid, Kamis (22/8).
Ia juga wanti-wanti kepada masyarakat, kalau ada ASN yang jadi tim sukses atau ASN yang bukan tim sukses tetapi tidak netral, agar diberitahukan kepadanya. Begitu pula, jika ada isu-isu yang tidak bertanggung jawab, agar tidak ditanggapi dan tidak ikut menyebarkan.
“Kalau ada yang mau lapor langsung ke saya, silakan ke kantor saya, tidak akan ditolak. Insyaallah rahasia jenengan akan terjaga. Kalau tidak, nanti bisa lewat aplikasi dengan tanpa menyertakan nama untuk menjaga keamanan data diri,” tandas Yasip.
Lebih jauh Ia meminta masyarakat beserta elemen-elemennya untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November tersebut. Untuk menghasilkan kepala daerah periode 2025-2030, Pemerintah Kota Salatiga telah memberikan dukungan penuh, baik dalam hal anggaran, SDM, sarpras dan tata kelola lainnya. Ia berharap partisipasi masyarakat Kota Salatiga untuk menggunakan hak pilihnya, supaya Pilkada tahun ini berhasil dan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik.
Komisioner Bawaslu, Lukman Fahmi menyebutkan, Sosialisasi Pengawas Pemilihan Partisipatif tersebut dibalut dengan Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024. Tujuannya untuk koordinasi dan silaturahmi dengan seluruh stakeholder, aparat penegak hukum, Pemerintah Kota Salatiga dan Pengawas Pemilu Partisipatif seperti penyandang disabilitas dan partai politik.
“Kita memetakan kerawanan menjadi tiga tingkatan, yakni tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi itu terjadi di saat proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (tumsura) yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kategori sedang, terkait netralitas ASN, TNI, Polri dan penyelenggara. Sedangkan kategori rendah, kemungkinan terjadi saat distribusi logistik,” jelas Fahmi.(had/red)
