Bali-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan Letter of Intent dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education Netherlands di sela acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Bali, Kamis, (23/5),
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, penekanan dalam kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai Pemprov Jateng, dalam hal penanganan ataupun pengelolaan air.
“Pengelolaan air ini, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti banjir, rob, dan kekeringan,” kata Nana usai melakukan penandatanganan.
Nana memandang kerja sama ini diperlukan karena hingga kini Jawa Tengah masih mengalami masalah pengelolaan air. Masalah yang kerap terjadi antara lain banjir, kekeringan pada musim kemarau, hingga rob di pesisir pantai utara Jawa. Pada musim kemarau tahun 2023, sebanyak 32 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kekeringan. Sehingga, Pemprov Jateng menyalurkan sebanyak 33.060.300 liter air bersih.
Dikatakan Nana, ia sengaja memilih UNESCO-IHE Institute for Water Education sebagai mitra kerjasama, karena merupakan salah satu lembaga pendidikan sektor air internasional di bawah UNESCO dan Pemerintah Belanda.
Apalagi UNESCO-IHE terbukti telah memperkuat upaya-upaya yang dilakukan perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga-tenaga profesional di sektor air.
“Sebenarnya Pemprov Jateng sudah pernah menjalin kerjasama pada tahun 2016-2021. Pada kesempatan WWF ke-10 ini, kebetulan Mr Eddy Moors selaku Rektor UNESCO-IHE Institute For Water Education Netherlands juga hadir sini, sehingga kami manfaatkan untuk menjalin kerjasama kembali, dan alhamdulillah hari ini bisa melakukan penandatanganan Letter of Intent,” kata Nana.
Dikatakan Nana, setelah penandatanganan kerja sama tersebut, tindak lanjutnya adalah melakukan pertemuan kedua belah pihak. Dari pihak UNESCO bisa ke Semarang atau Pemprov Jateng yang ke Belanda.
Pada kerja sama ini, fokus yang akan digarap adalah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang mencakup: Pengembangan sistem polder dan perlindungan pesisir, pengelolaan sanitasi dan air minum aman, pengelolaan limbah cair dan padat, adaptasi dan ketahanan perkotaan di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, dan pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah.
“Dengan adanya kerjasama ini kita harapkan kapasitas SDM di Pemprov Jateng terus meningkat,” kata Nana.
Peningkatan kapasitas SDM, lanjutnya, akan mampu mengelola sumber daya air dengan baik, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah banjir, kekeringan, maupun rob.
Meskipun demikian, lanjut Nana, penanganan masalah-masalah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng sendiri, tapi butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. (gus/red)
