JAKARTA – Kabar baik bagi para insan pers di Tanah Air. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk menyediakan alokasi khusus sebanyak 5.000 unit rumah bersubsidi bagi wartawan.
Komitmen ini terjalin usai pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Jakarta, Jumat (5/12/25).
Menteri Maruarar, atau yang biasa disapa Ara, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan berbagai profesi, tak terkecuali wartawan. Ia menilai wartawan memiliki peran vital dalam penyebaran informasi, sehingga berhak mendapatkan akses hunian yang layak.
“Saya menaruh hormat tinggi pada profesi wartawan. Program ini adalah bukti nyata kehadiran negara, sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” tegas Ara.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ara memberikan target khusus kepada PWI. Ia meminta agar kuota 5.000 unit rumah ini dapat terserap sepenuhnya oleh wartawan paling lambat tahun 2026. Pihak PWI pun menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target tersebut.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut antusias program ini. Ia menilai langkah Kementerian PKP sebagai terobosan yang solutif bagi wartawan yang selama ini kesulitan membeli rumah karena keterbatasan pendapatan.
“Ini solusi konkret. Dengan penghasilan rata-rata Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, wartawan kini bisa mencicil rumah sekitar Rp 1.080.000 per bulan melalui skema subsidi,” jelas Munir.
Munir juga memastikan bahwa akses program ini tidak eksklusif untuk anggota PWI saja, melainkan terbuka bagi seluruh wartawan yang membutuhkan, guna mendukung kesuksesan Program Tiga Juta Rumah.
Sosialisasi Masif Segera Digelar
Selain masalah fisik bangunan, Kementerian PKP juga meminta bantuan PWI untuk mengedukasi publik terkait skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Skema ini menawarkan bunga tetap 5 persen dengan tenor hingga 20 tahun, yang sangat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sebagai langkah awal, PWI Pusat bersama Kementerian PKP, BP Tapera, serta asosiasi pengembang akan menggelar sosialisasi nasional pada Selasa, 9 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan agar para wartawan memahami mekanisme pembelian yang aman dan legal, sekaligus menghindari risiko misinformasi di lapangan.(gus/naf)
