Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian serius terhadap kelompok rentan dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, tidak ada pembedaan bagi warga negara untuk memberikan hak pilihnya dalam sebuah pesta demokrasi.
“Kami memberikan perhatian serius bagi para kelompok rentan,” kata Nana Selasa, (13/2) di Semarang.
Nana mengatakan, kelompok rentan yang perlu dijadikan perhatian itu diantaranya narapidana, pasien di rumah sakit, disabilitas, warga panti, dan lansia.
Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan KPU untuk memberikan fasilitas kepada disabilitas. Antara lain kemudahan akses dalam menggunakan hak pilih di TPS, pendampingan bagi kaum disabilitas yang memerlukan melalui surat pernyataan pendamping di setiap TPS, dan menyediakan alat bantu coblos tunanetra.
“Mereka semuanya sudah difasilitasi oleh penyelenggara,” kata Nana.
Rencananya, Komnas HAM akan memantau penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada 14 besuk.
Pantauan ini untuk memastikan terjaminnya hak warga Jawa Tengah, khususnya kelompok rentan, untuk memberikan suaranya dalam pemilu 2024.
Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, beberapa hal yang mendapat pantauan adalah fasilitas TPS bagi tenaga kesehatan, pemenuhan hak politik bagi narapidana, kelompok lansia, dan korban bencana banjir.
Dikatakan dia, berdasarkan laporan dari KPU, Bawaslu, dan OPD terkait, pihaknya menyimpulkan bahwa Jawa Tengah sudah siap menyelenggarakan pemilu 2024. Penyelenggara pemilu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat, termasuk bagi kelompok rentan.
“Kami Komnas HAM mencatat bahwa Provinsi Jateng sudah siap melaksanakan pemilu 2024 ini dengan baik, dan tentunya memberikan akses seluas-luasnya dan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan kepada para kelompok rentan atau kelompok marginal yang ada di Jateng,” kata dia. (gus/red)
