Salatiga-Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Salatiga Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wali Kota Salatiga, Jumat (26/9/25).
Hadir dalam kegiatan, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Kepala Dinkes Kota Salatiga, Kepala Dinsos Kota Salatiga, Kepala Disdukcapil Kota Salatiga, Kepala Disperinaker Kota Salatiga, Plt. Kepala BPKPD Kota Salatiga, Kepala BPJS Kantor Cabang Ungaran, Kepala Bagian Kepesertaan Cabag Ungaran, Kepala Kantor BPJS Kota Salatiga, dan segenap undangan.
Membuka kegiatan, Sekda Kota Salatiga, Ir. Wuri Pujiastuti, M.M. menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPJS KC Ungaran, capaian kepesertaan Kota Salatiga tahun 2025 mencapai 99% sehingga dinilai sangat bagus. Wuri berharap capaian ini dapat membawa Kota Salatiga untuk kembali menerima UHC Award.
Kepala BPJS KC Ungaran, Subkhan, menyampaikan beberapa hal, antara lain adanya update regulasi, laporan capaian kepesertaan tahun 2025, rasio klaim, proyeksi kebutuhan anggaran, dan adanya program pesiar.
Subkhan menyebutkan adanya regulasi terbaru yaitu Perpres No 12 Tahun 2025 menyebutkan Threshold tahun 2025 yaitu cakupan UHC hendaknya berada di angka 98.6% dengan tingkat keaktifan sebesar 80%. Kondisi Kota Salatiga telah memenuhi target tersebut yaitu kepesertaan di angka 99% dan tingkat keaktifan 90%. Angka ini merupakan nilai tertinggi di Jawa Tengah.
Sedangkan untuk kecukupan anggaran, BPJS melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah serta bantuan iuran mandiri. Rasio klaim JKN di semua segmen di Kota Salatiga tahun 2025 sebesar 285,40%.
Subkhan juga menyampaikan BPJS akan terus mengupayakan kepesertaan 100% di Kota Salatiga dengan berbagai inovasi, termasuk dengan program PESIAR yaitu program untuk rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN.
“Selain akan mendorong lini badan usaha, ada potensi validasi data bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir sampai usia 3 bulan kepesertaannya mengikut pada orang tua, setelah itu hendaknya didaftarkan NIK nya dan BPJS nya. Di Kota Salatiga masih ada data bayi yang belum mencatatkan data kependudukan di disdukcapil, padahal data setelah 3 bulan dan belum ber NIK akan dihapuskan.” ungkap Subkhan.
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp. OG., menyambut baik terlaksananya kegiatan ini serta berterimakasih atas laporan-laporan terkait kepesertaan BPJS yang telah disampaikan.
“Terimakasih atas laporannya, saya mendukung dan menyambut baik program-program yang akan dilaksanakan, yang perlu saya tekankan adalah penggunaan data yang realtime dan relevan. Kalau perlu turun langsung dalam memperbarui data, bisa kolaborasi dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas untuk turun langsung ke masyarakat. Saya minta Dinsos dan Disdukcapil juga dapat lebih menjaring data di wilayah termasuk data bayi baru lahir yang lahir tidak di faskes. Cakupan tahun ini bagus, saya harap dapat mencapai 100%,” kata Robby.
“Untuk badan usaha, mohon segera dilakukan pendekatan pada perusahaan terkait sehingga dapat segera mematuhi wajib kepesertaan. Serta di lini mandiri, BPJS hendaknya dapat meningkatkan fasilitas. Kenapa banyak warga menengah ke atas tidak mau pakai BPJS karena mereka tidak punya waktu untuk antre dan lain sebagainya sehingga memilih jalur non BPJS. Ini menjadi tugas BPJS untuk memperbaiki layanan sehingga kalangan ini juga akan percaya dan memakai BPJS.” Pungkas Robby.
Kegiatan dilajutkan dengan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan BPJS Kesehatan Cabang Ungaran tentang Penyelenggaraan Jamkesnas bagi Penduduk Kota Salatiga dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).(had/naf)
