Semarang- Sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal itu guna mempermudah masyarakat untuk mengurus berbagai macam perijinan.
“Sedangkan dua daerah, yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang, Kamis, (7/3).
Dikatakan dia, Pemprov Jateng terus mendorong kepala daerah untuk menggaet investor, diantaranya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan sebagainya.
“Stigma lama bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mendorong kepada kepala daerah agar menguatkan sektor perdagangan untuk komoditas pangan strategis dan UMKM.
Selain itu, lanjut dia, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang dari sektor konsumsi.
“Supaya orang berkonsumsi di Jateng, pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” kata Sumarno.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, BI bersama Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot akan menyusun program kerja di berbagai bidang. Diantaranya bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, upaya peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, perdagangan, serta pariwisata.
“Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah,” kata dia. (gus/red)
