Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian akan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk merealisasikan program-program tahun 2025.
Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI terkait dengan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Rencananya, rakor pertama tahun 2025 tersebut akan digelar di Jawa Tengah pada tanggal 15 atau 16 Januari 2025. Melibatkan seluruh stakeholder dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian.
Tenaga ahli Kementerian Pertanian, Pamuji Lestari mengatakan, rakor tersebut diharapkan dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan dalam swasembada pangan secara nasional, termasuk di Jawa Tengah.
“Kita ingin berpadu sama-sama. Kebutuhannya apa, masalahnya apa, juga nanti pendataan sampai lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sama, ” katanya usai audiensi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Semarang, Jumat(10/1/25).
Pamuji menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai tempat rakor pertama terkait luas tambah tanam (LTT) karena melihat potensinya yang besar. Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan produktivitas pangan yang tinggi.
“Potensi Jawa Tengah besar. Banyak lokasi kabupaten/kota yang indeks pertanamannya lebih dari 300, bahkan di Sragen sampai 400,” ucap dia.
Ia mengatakan, swasembada pangan merupakan mandat Presiden dan menjadi program nasional. Program ini tidak hanya menjadi domainnya kementerian pertanian, tetapi juga kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, kerjasama berbagai instasi sangat penting guna mewujudkan program tersebut.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyatakan, mendukung penuh upaya pemerintah untuk swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Apalagi Indonesia merupakan negara agraris.
“Kita mendukung program swasembada pangan. Memang sudah seharusnya provinsi sampai kabupaten/kota merasa memiliki program ini,” katanya.
Nana menyampaikan, dampak dari program kementerian pertanian berupa luas tambah tanam (LTT), pompanisasi, dan bantuan pupuk juga sudah dirasakan selama tahun 2024. Buktinya dengan produktivitas menjadi meningkat, dan masa panen ada yang bisa lebih dari sekali.
“Bupati dan wali kota juga harus mendukung program ini. Ini perlu diungkit agar swasembada pangan segera tercapai. Pakar dan ahli termasuk akademisi juga harus dilibatkan,” ucapnya. (gus/red)
