Surakarta- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong perluasan lapangan kerja kreatif dan nonformal. Ikhtiar itu dilakukan dengan memaksimalkan pelatihan vokasi, hingga penguatan kompetensi pekerja transmigran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz mengatakan, upaya itu berkontribusi mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Bahkan, posisi Jawa Tengah lebih rendah daripada rata-rata angka nasional.
Dia mengungkapkan, pada Agustus 2023, TPT Jateng menurun 0,44 persen menjadi 5,13 persen dari jumlah penduduk. Sementara, angka TPT Nasional 5,32 persen. Kemudian, pada Februari 2024, TPT Jateng berada pada 4,39 persen dan nasional berada pada 4,82 persen.
Sementara, dari Februari 2023 – Februari 2024 jumlah tenaga kerja yang terserap naik 0,45 juta menjadi 20,41 juta orang. Sedangkan, pengangguran turun 0,17 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada Februari 2024.
Ia menyebut, tantangan di Jawa Tengah adalah mempersiapkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia industri dan berwirausaha. Pada tataran suplai tenaga kerja terampil, sekolah jenjang kejuruan (SMK) telah banyak memproduksi lulusan siap kerja.
Sementara, untuk sektor wirausaha, Pemprov Jateng aktif terlibat dalam penyiapan skill pekerja. Ini dilakukan dengan pembukaan berbagai pelatihan pada Balai Latihan Kerja yang tersebar di seantero Jateng.
Dengan kondisi itu, bebernya, Pemprov Jateng terus bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja. Dipaparkan Aziz, salah satu strategi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja atau BLK.
“Kesempatan kerja wirausaha ditingkatkan dengan kualitas lebih baik. Semiisal pelatihan barista yang kita lakukan, satu orang barista berkembang pasti bisa merekrut tenaga kerja,” sebutnya, pada Rapat Koordinasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Swis-Bellinn Saripetojo Surakarta, Senin (10/6).
Strategi lainnya, adalah mengembangkan kemampuan wirausaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah. Semisal pada daerah yang kaya dengan produksi jagung, bisa mengembangkan varian produk. Pada akhirnya, produk tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar rumah produksi.
Azis memaparkan, di Jateng, terdapat 2.130 BLK yang dikelola oleh Pemprov Jateng, pemerintah pusat (Kemenaker RI), LPKS, milik kabupaten/kota, hingga BLK milik komunitas. Tercatat, pada 2023, BLK yang dikelola Pemprov Jateng telah menempatkan 2.977 orang bekerja, sementara BLK yang dikelola UPT Kemenaker RI menempatkan 4.062 orang bekerja. Adapun, BLK yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota telah menempatkan 4.699 orang bekerja, setelah mengikuti pelatihan.
“Sedangkan bila melalui aplikasi E-Makaryo milik Disnakertrans Jateng, tercatat telah menempatkan 11.183 orang bekerja. Kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jateng dari Januari-April 2024 telah tersalurkan 24.313 orang. Lalu untuk transmigrasi tahun ini kita dapat jatah 16 KK,” imbuh Aziz.
Dia menyebut, kolaborasi dan kerja sama lintas sektor disertai perangkat hukum yang memadai, menjadi kunci dalam menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang lebih baik.(gus/red)
